Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tihingan Pada Tahun 2019 Adapun jumlah pendapatan sebesar Rp 2.996.272.432,00 yang bersumber dari : PAD Rp 1.300.000,00 BKK Provinsi Rp 850.000.000,00 BKK Kabupaten Rp 123.000.000,00 Dana Desa Rp 824.435.000,00 Alokasi Dana Desa Rp 1.039.306.466,00 Bagi Hasil Pajak Rp 95.872.563,00 Restribusi Rp 43.075.547 Dan Lain - Lain Rp 19.282.856 Adapun jumlah belanja sebesar Rp 3.250.186.993,83 dengan rincian sebagai berikut : Bidang Pemerintahan Desa Rp 933.521.209,83 Bidang Pembangunan Desa Rp ...

VISI MISI DESA TIHINGAN  Visi “ Bakti dan Bukti Kerja Nyata Membangun Desa Wisata Tihingan Agar Terwujud Masyarakat Desa Tihingan yang sehat Berbudaya dan sejahtra melalui pengembangan ekonomi, sosial budaya berlandaskan ajaran TRI HITA KARANA”. Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tihingan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan  Desa Tihingan mengalami suatu perubahan ...

SEJARAH DESA TIHINGAN Dalam hal penulisan ini kami mempergunakan sejarah singkat karena sangat terbatasnya waktu penelitian dan sangat minimnya pengetahuan kami dalam mengemban tugas yang sangat luas dan mencakup waktu yang telah lampau mungkin dari Zaman Prasejarah dan sampai masa kini, dan sangat rumit karena tinjauan suatu Desa dari segala segi meliputi : segi social, ekonomi, cultut, agama dan politik yang tidak boleh di abaikan. Untunglah masih tersimpannya benda – benda Purbakala di Pura – pura hingga dapat membantu kearah penyusunan ...

Berikut ini Profil Wilayah Desa Tihingan Kondisi Geografis Letak Desa Desa Tihingan termasuk wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Desa Tihingan termasuk dataran rendah bukan pantai dengan ketingian tempat kurang lebih 110 meter dari permukaan laut. jarak Desa dari utara ke selatan adalah 4 Km dan dari barat ke timur 1 Km. Batas Secara Administratif : Batas Sebelah Utara     : Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan Batas Sebelah Timur    : Kelurahan Semarapura ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...