Bank sampah BAKTI RESIK ( BARES) Desa Tihingan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2019 oleh bapak Camat Banjarangkan "I GUSTI AGUNG GEDE PUTRA MAHAJA" bertempat di balai banjar adat Penasan.Bank sampah merupakan salah satu Visi dan Misi Perbekel Desa Tihingan I WAYAN SUGIARTA demi mewujudkan Desa Tihingan terbebas dari sampah plastik.Bank sampah Bakti Resik terdiri dari 4 (empat unit) yg tersebar di masing masing ..selengkapnya

Dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, Desa Tihingan megadakan berbagai kegiatan lomba antara lain lomba busana, lari balok, dan lari kelereng khusus anak - anak TK yang diikuti oleh seluruh anak - anak TK Giri Putri I dan Giri Putri II Desa Tihingan, lomba nyuun sokasi untuk ibu - ibu PKK, lomba gerak jalan yang melibatkan seluruh siswa SD, SMP, dan PKK, STT yang terdapat di ..selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tihingan Pada Tahun 2019 Adapun jumlah pendapatan sebesar Rp 2.996.272.432,00 yang bersumber dari : PAD Rp 1.300.000,00 BKK Provinsi Rp 850.000.000,00 BKK Kabupaten Rp 123.000.000,00 Dana Desa Rp 824.435.000,00 Alokasi Dana Desa Rp 1.039.306.466,00 Bagi Hasil Pajak Rp 95.872.563,00 Restribusi Rp 43.075.547 Dan Lain - Lain Rp 19.282.856 Adapun jumlah belanja ..selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, ..selengkapnya

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ..selengkapnya

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan ..selengkapnya